Pembinaan Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan

I.              PENDAHULUAN

1.1.        Latar Belakang

             Sebagaimana diketahui wilayah perairan laut Indonesia mempunyai potensi sumberdaya ikan yang cukup besar. Namun demikian beberapa tahun terakhir ini, di beberapa Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Indonesia terdapat gejala Over Fishing. Hal ini antara lain disebabkan terjadinya penangkpan yang berlebihan dan cara penangkapan yang merusak lingkungan serta maraknya kegiatan IUU Fishing.

             Kaitan dengan kegiatan IUU Fishing yang marak sekarang ini ,maka negara pengimpor hasil perikanan dari Indonesia dalam rangka menjamin keamanan pangan dan Tracebility (ketelusuran) produk perikanan, mensyaratkan Catch Certificate/SHTI (Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan) sebagai salah satu dokumen resmi Eksport hasil perikanan ke Negara tersebut. Dimana Catch Certificate (SHTI) memuat dokumen resmi tentang asal usul hasil tangkapan produk perikanan untuk di Eksport   ke Luar Negeri dan sudah menjadi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.28/MEN/2009 yang diadopsi dari Council Regulation (EC) No. 1005/2008.

1.2.        Tujuan

↘      Untuk membantu kelancaran kegiatan perdagangan hasil tangkapan ikan yang berasal dari kapal-kapal ikan berbendera Indonesia yang produknya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dipasarkan ke Uni Eropa (UE)

↘      Untuk mendukung upaya nasional dan internasional dalam memberantas (menghindari, melawan dan memerangi) kegiatan IUU Penangkapan

↘      Untuk memastikan tracebility produk perikanan Indonesia pada setiap tahapan produksi mulai dari tahapan penangkapan, pengolahan, pengangkutan dan pemasaran

↘      Untuk mendukung ketentuan-ketentuan konservasi dan manajemen sumberdaya perikanan

1.3.        Sasaran Penerapan SHTI

↘      Sasaran Tema : terdukungnya upaya nasional dan internasional dalam memberantas (menghindari, melawan dan memerangi) kegiatan IUU Penangkapan.

↘      Sasaran aktivitas : lancarnya kegiatan perdagangan hasil tangkapan ikan yang berasal dari kapal-kapal ikan berbendera Indonesia yang produknya berasal dari PPN Karangantu, baik secara langsung maupun tidak langsung, dipasarkan ke Uni Eropa.

↘      Sasaran Subyek : para pelaku perdagangan hasil tangkapan ikan yang berasal dari kapal-kapal ikan berbendera Indonesia yang produknya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dipasarkan ke Uni Eropa.

↘      Sasaran Obyek : hasil tangkapan ikan yang berasal dari kapal-kapal ikan berbendera Indonesia yang produknya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dipasarkan ke Uni Eropa.

II.            DASAR PELAKSANAAN

2.1.        Dasar Hukum

a)     Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009

b)     Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.16/MEN/2006 tentang Pelabuhan Perikanan.

c)     Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.03/MEN/2007 tentang Surat Laik Operasi Kapal perikanan.

d)     Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.05/MEN/2007 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan.

e)     Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.05/MEN/2008 tentang usaha Perikanan Tangkap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.12/MEN/2009

f)      Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.28/MEN/2009 tentang Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan.

g)     Dengan memperhatikan :

h)     COUNCIL REGULATION (EC) No. 1005/2008 tanggal 29 september 2008 : Establishing a community System to prevent, deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated fishing.

2.2.        Otoritas Kompeten

↘        Mengingat Ditjen Perikanan Tangkap memiliki kewenangan untuk melaksanakan kegiatan registrasi, pendataan kapal perikanan dengan ukuran > 30 GT, memberikan dan pencabutan izin kapal perikanan berbendera Indonesia ukuran >30GT, dan pelaksanaan log book perikanan serta sesuai ketentuan semua kapal perikanan harus mendaratkan hasil tangkapannya di Pelabuhan Perikanan, maka MKP menunjuk Ditjen Perikanan Tangkap sebagai Competent Authority 

↘        Sertifikasi dikeluarkan oleh Ditjen Perikanan Tangkap selaku Competent Authority dan divalidasi oleh unit kerja yang ditunjuk otoritas kompeten

↘        Dalam hal ini unit kerja pemvalidasi adalah Kepala Pelabuhan Perikanan UPT pusat & UPT daerah

2.3.        Struktur Otoritas Kompeten

Fungsi	Penanggung Jawab
Otoritas Kompeten	Direktur Jenderal Perikanan Tangkap
Koordinator Harian	Direktur Pelabuhan Perikanan
Otoritas Kompeten Lokal	Kepala UPT Pelabuhan Perikanan yang ditunjuk
Pengawasan Penyelenggaraan dan Bantuan Verifikasi	Direktur Jenderal P2SDKP
Pembinaan UPI Eksportir dan Contact Support	Direktur Jenderal P2HP

2.4.        Otoritas Kompeten Lokal

↘        Otoritas kompeten mendelegasikan pelaksanaan penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan  Kepada Kepala Pelabuhan Perikanan UPT Pusat dan Kepala Pelabuhan UPT Daerah melalui Kepala Daerah Setempat

↘        Penetapan UPT Daerah sebagai otoritas kompeten lokal harus memenuhi syarat sbb:

• Lokasi relatif jauh dari Pelabuhan Perikanan UPT Pusat
• Mempunyai sarana komunikasi yang memadai
• Mempunyai SDM yang telah mengikuti bimbingan teknis Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan

↘        Kepala UPT Daerah yang dapat menerbitkan Sertifikat Hasil tangkapan setelah diusulkan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dan  ditetapkan melalui SK Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

↘        Nama dan Spesimen Kepala UPT Daerah sudah di notifikasi secara resmi ke  Komisi Eropa.

2.5.        Koordinasi Otoritas Kompeten

§   Otoritas kompeten mendistribusikan form SHTI ke seluruh Otoritas Kompeten Lokal melalui pos

§   Form selanjutnya diberikan kepada yang membutuhkan melalui Pelabuhan Perikanan yang telah ditetapkan sebagai OKL

• Sedangkan di Pelabuhan Non Pelabuhan Perikanan yang umum terdapat kegiatan bongkar hasil tangkapan akan didistribusikan melalui instansi/unit kerja yang ditunjuk oleh Competent Authority
• Koordinasi otoritas kompeten lokal dapat dilakukan secara elektronik melalui jaringan elektronik Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP) atau melalui psyahbandar@yahoo.com

 

III.      HASIL KEGIATAN

3.1.        Hasil

            Kegiatan pembinaan SHTI ( Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan )/Catch Certificate yang dilakukan PPN Karangantu

§  Pembinaan SHTI (Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan)/Catch Certificate yang dilaksanakan di PPN Karangantu adalah dalam rangka melaksanakan salah satu TUPOKSI PPN Karangantu.

§  Pelaksanaan Pembinaan SHTI/Catch Certificate di PPN Karangantu saat ini masih sebatas pada penerbitan Surat Keterangan Pendaratan Ikan (SKPI) terkait dengan belum terdaftarnya izin penerbitan SHTI atau dalam hal ini Otoritas Kompeten Lokal.

§  Pembinaan mutu dengan berkoordinasi dengan Penyuluh Perikanan Di PPN Karangantu melalui penyuluhan kepada pelaku utama dan pelaku usaha perikanan

3.2.        Masalah Penerapan SHTI

↘        Sebagian besar UPI belum memahami informasi dan data yang diperlukan untuk permohonan SHTI

↘        Data yang diajukan untuk permohonan SHTI tidak valid

↘        Belum adanya Otoritas Kompeten

3.3.        Tindak Lanjut

Otoritas kompeten lokal melakukan pembinaan terhadap UPI dan KUB (Kelompok Usaha Bersama) di sekitar wilayah kerja PPN Karangantu termasuk melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha dan stakeholders lain. Pembinaan dilakukan dengan metode kunjungan ke beberapa UPI (Unit Pengolahan Ikan) Rajungan di sekitar kawasan Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu guna memastikan proses pengolahan produksi rajungan sesuai dengan standar operasional prosedur, sehingga produk tersebut layak diberikan dokumen untuk dipasarkan dan menjadi bahan konsumsi.

↘        Tidak melayani permohonan SHTI oleh UPI yang terindikasi mencantumkan data yang tidak valid dan melakukan pembinaan

↘        Kegiatan Penyuluhan Perikanan di kawasan pelabuhan karangantu dengan materi-materi penanganan mutu hasil perikanan oleh Penyuluh Perikanan PPN Karangantu.

 

3.4.        Evaluasi Penerapan SHTI

↘        OKL melaporkan pelaksanaan SHTI kepada OK secara periodik

↘        Monitoring dan Evaluasi penerapan SHTI dilakukan secara berkala oleh otoritas kompeten

↘        Evaluasi dapat dilakukan dengan atau tanpa laporan dugaan pelanggaran dari stakeholders terkait penerbitan SHTI

IV.          KESIMPULAN DAN SARAN

4.1.        Kesimpulan

q  Pembinaan SHTI (Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan)/Catch Certificate yang dilaksanakan di PPN Karangantu adalah dalam rangka melaksanakan salah satu TUPOKSI PPN Karangantu.

q  Pelaksanaan Pembinaan SHTI/Catch Certificate di PPN Karangantu saat ini masih sebatas pada penerbitan Surat Keterangan Pendaratan Ikan (SKPI) terkait dengan belum terdaftarnya izin penerbitan SHTI atau dalam hal ini Otoritas Kompeten Lokal. Pembinaan mutu dengan berkoordinasi dengan Penyuluh Perikanan Di PPN Karangantu melalui penyuluhan kepada pelaku utama dan pelaku usaha perikanan.

4.2.        SARAN

q  Perlunya penguatan pelaksanaan SHTI khususnya mekanisme penerbitan (validasi) SHTI,

q  Pembinaan lanjutan serta pengawasan pada otoritas kompeten lokal penerbit SHTI di daerah,

q  Perlunya penguatan otoritas kompeten / terutama mekanisme hubungan kerja antara:

•       Ditjen Perikanan Tangkap

•       Ditjen PSDKP

-    BPSDMKP

•       Ditjen P2HP